Kebijakan penetapan standar k3 pdf

Manual mutu unsyiah adalah panduanacuan dari 41 standar mutu sebagaimana disebutkan dalam dokumen kebijakan spmiunsyiah. Penerapan kebijakan memerlukan standar dan pedoman baik teknis maupun manajemen kebijakan dasar, standar dan pedoman merupakan acuan propinsi dan kabupaten kota dalam mengembangkan kebijakan operasional di masingmasing daerah diharapkan kebijakan ini dapat diterapkan di seluruh indonesia standar pelayanan minimal spm. Kebijakan mutu konsultan iso 9001 training iso 9001. Era mendatang perkembangan k3 pada masa yang akan datang tidak hanya difokuskan pada permasalahan k3 yang ada sebatas di lingkungan industri dan pekerja. Aug 18, 2016 penetapan sistem perancangan dan rekayasa penetapan 4. Kemitraan dan pemberdayaan kesehatan pada kelompok pekerja berbasis masyarakat pekerja. Sop kesehatan dan keselamatan kerja k3 by arfak indra. Kebijakan dasar puskesmas kepmenkes no 128 th 2004 dr. Penetapan kebijakan k3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf a dilaksanakan oleh pengusaha. Penetapan maklumat pelayanan 35 bab v penerapan standar pelayanan 37 a. Pengertian dan elemen sistem manajemen k3 keselamatan dan. Untuk melakukan ini, mereka perlu menyadari dan memahami berbagai bahaya kesehatan dan keselamatan, standar dan praktek praktek yang relevan dengan.

Masalah kebijakan jkn penetapan kelas standar pelayanan jkn sebagai amanah uu sjsn implementasi kelas standar merupakan amanah uu sjsn nomor 40 tahun 2004 dan menjalankan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas yang menjadi pilar pelaksanaan jkn. Profil k3 nasional adalah instrumen yang disarankan oleh ilo untuk tujuan ini. Penetapan kebijakan k3 serta perencanaan k3 dan implikasinya terhadap kejadian kecelakaan kerja di pks kebun rambutan ptpniii tebing tinggi article pdf available march 2019 with 788 reads. Perbuatan tidak aman maupun keadaan tidak aman pada kenyataannya berakar lebih dalam dari kecelakaan yang terjadi sehingga polapola yang harus dikembangkan di dalam. Lembaga tripartit nasional memainkan peran penting, mulai dari konsultasi hingga keputusan akhir dalam analisa diagnostik situasi, dalam penetapan prioritas, dan dalam perumusan program k3 nasional. Dalam menyusun kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pengusaha paling sedikit harus.

Dukungan kebijakan 44 bab vi penutup 45 lampiran 46. Me sistem manajemen keeselamatan dan kesehatan kerja smk3 adalah. Perkembangan k3 mulai menyentuh aspekaspek yang sifatnya. Penetapan kebijakan k3 pasal 7 1 penetapan kebijakan k3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf a dilaksanakan oleh pengusaha. Kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja adalah persyaratan standar ohsas 18001. Sosialisasi dan internalisasi standar pelayanan 37 b. Kebijakan k3 merupakan komitmen pimpinan suatu organisasi perusahaan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja seluruh personil di bawah kendalinya juga pihakpihak yang berkaitan berhubungan dengan kegiatan. Monitoring dan evaluasi penerapan standar pelayanan 39 d. Apr 12, 20 berbagai alasan perusahaan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja smk3 atau occupational health and safety assesment series ohsas 18001. Selalu melakukan komunikasi dua arah dengan base camp, sehingga apabila terjadi. Penetapan kebijakan k3, perencanaan k3, pelaksanaan rencana k3, pemantauan dan evaluasi kinerja k3, peninjauan dan peningkatan kinerja smk3 5 latar belakang smk3 konstruksi kegiatan konstruksi merupakan unsur penting dalam pembangunan di indonesia. Pemulihan kesehatan bagi karyawan kesehatan lingkungan kerja perkantoran sarana bangunan penyediaan air toilet. Menyediakan tempat dan sarana kerja yang sehat, aman dan nyaman 4. Analisis dan uji teknis bidang keselamatan dan kesehatan kerja pada jabatan kerja personil keselamatan dan kesehatan kerja telah ditetapkan dalam bulan ini.

Pelaksanaan keselamatan di luar pekerjaan off the job safety evaluasi dan tindak lanjut. Menerapkan kebijakan k3 secara efektif dengan mengembangkan kemampuan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan, dan sasaran k3 4. Menetapkan kebijakan k3 dan menjamin komitmen terhadap penerapan smk3 2. Penetapan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan menjamin komitmen.

Visi, misi, kebijakan, k3l pt brantas abipraya persero. Pedoman standar kebijakan perkreditan bank perkreditan rakyat halaman daftar isi i bab i. Penetapan tujuan dan sasaran kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja harus dikonsultasikan dengan wakil tenaga kerja, ahli k3, p2k3 dan pihakpihak lain yang terkait. Penguatan kebijakan dan manajemen kesehatan kerja dan olahraga. Ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup layak, dan perlindungan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 88, penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89, dan pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Kebijakan mengenai spm mengalami perubahan dengan ditetapkannya peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal, sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 18 ayat 3 undangundang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. K3, komitmen dan kebijakan k3, perencanaan k3 serta mengetahui pencapaian yang telah. Apa isi kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja change konsultan iso ohsas kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja adalah keseluruhan tujuan dan arahan perusahaan terkait dengan kinerja k3 yang secara formal disampaikan oleh manajemen puncak. Manual pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan. Spmi yang terdiri dari kebijakan spmi, standar nasional pendidikan tinggi sndikti dan standar pendidikan tinggiunsyiah dan manual mutu. Manual penetapan standar pengelolaan p embelajaran no pihak terkait uraian pekerjaan dokumen formulir 1. Penetapan kebijakan k3 sebagaimana disebutkan oleh pasal 6 ayat 1 huruf a dilaksanakan oleh pengusaha ohsas 18001 dalam klausul 4. Pembuatan sop k3 dapat mengikuti acuan pada standar sistem manajemen seperti ohsas, dan smk3.

Pelaksanaannya memerlukan koordinasi dan harmonisasi antar berbagai sektor terkait. Pengembangan ketrampilan dan kemampuan elemen audit 1. Dari hasil pembahasan mengenai sistem manajemen k3 dan prosedur k3 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pemantauan dan pengelolaan perusahaan jasa pertambangan 4. Agar efektif, standar tersebut harus terkait dengan hasil yang diharapkan dari suatu jabatan. Standar kinerja standar kinerja performance standards adalah tolok ukur benchmark yang digunakan untuk mengukur kinerja. Norms supporting leniency, menurut kebiasaan bahwa penilaian yang jelek terhadap bawahan berarti kelemahan atasan dalam membina bawahannya. Smk3 adalah sistem manajemen k3 yang digunakan di indonesia, sementara di dunia internsional standar yang digunakan adalah ohsas 18001. Menjadikan kebijakan k3 ini sebagai dasar dalam penentuan dan pengkajian sasaran dan program k3.

Puskesmas telah diperkenalkan di indonesia sejak tahun 1968. Kebijakan k3 keselamatan dan kesehatan kerja merupakan syarat dasar dalam membangun sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja k3 di tempat kerja. Pdf perumusan kerangka sasaran sistem manajemen k3 ohsas 18001. Contoh sasaran tujuantarget dan program k3 keselamatan. Sedangkan pengertian definisi sistem manajemen k3 keselamatan dan kesehatan kerja menurut standar ohsas 18001. Organisasi k3 rencana k3 kontrak pelaksanaan permen pu 05 prtm2014. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya standar standar internasional seperti iso 9000, iso 14000 dan iso 18000. Kebijakan k3 merupakan komitmen pimpinan suatu organisasi perusahaan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja seluruh personil di bawah kendalinya juga pihakpihak yang berkaitan berhubungan dengan kegiatan aktivitas operasi. Mengendalikan resiko k3yang timbul akibat dari kegiatan usaha perusahaan 5. Mereka bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan dan kesehatan mereka sendiri di tempat kerja sehingga mereka perlu mengambil bagian dalam memastikan berfungsinya kebijakan k3. Dalam penyusunan skkni ini tim mengadop standar kompetensi k3 australia untuk sertifikat iv, diploma dan advanced. Persiapan sistem manajemen k3 tidak akan berjalan tanpa adanya komintmen terhadap system manajemen tersebut.

Dalam standar sistem manajemen smk3 atau ohsas sudah tertulis bagaimana prosedur k3 yang perlu diterapkan. Tujuan penyusunan standar kompetensi k3 ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sdm k3 di indonesia sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas penerapan k3 dalam perusahaan. Oct 02, 2011 pernyataan komintmen dan penetapan kebijakan untuk menerapan sebuah sistem manajemen k3 dalam organisasiperusahaan harus dilakukan oleh manajemen puncak. Fungsi dan tujuan pedoman kebijakan perkreditan bpr pkpb 1 1.

Advokasi dan sosialisasi kesehatan kerja dan olahraga. Peralatan standar keselamatan dan kesehatan kerja k3 di proyek konstruksi 1. Keputusan menteri tenaga kerja nomor 38 tahun 2019 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional indonesia kategori aktivitas profesional, ilmiah dan teknis golongan pokok aktivitas arsitektur dan keinsinyuran. Sebuah kebijakan k3 ditulis umumnya memiliki tiga bagian besar. Kebijakan manjemen risiko harus relevan dengan konteks strategi dan tujuan organisasi, objektif dan sesuai dengan sifat dasar bisnis organisasi tersebut. Pdf penetapan kebijakan k3 serta perencanaan k3 dan. Ketidakpatuhan terhadap persyaratan k3 seperti tercantum dalam buku pedoman ini dapat mengakibatkan dihentikannya pekerjaan atau dikeluarkannya karyawan danatau kontraktor dari lokasi kerja. Catatan 2 prinsip manajemen mutu yang disajikan dalam standar ini dapat merupakan dasar bagi penetapan kebijakan mutu. Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Untuk melakukan ini, mereka perlu menyadari dan memahami berbagai bahaya kesehatan dan keselamatan, standar dan praktek praktek yang relevan dengan pekerjaan mereka. Ke41 standar tersebut dikelompokkan dalam bidang i. Outline 01 latarbelakang 02 permasalahan 03 tindaklanjut. Contoh kebijakan k3 keselamatan dan kesehatan kerja. Manual penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan iii. Biaya operasionalbiaya pendukung pengadaan tanah untuk kepentingan umum 1. Pengakuan regulasi terselenggaranya kondisi dan lingkungan perusahaan yang berwawasan k3. Dari definisi di atas jelas bahwa yang dimaksud dengan kebijakan mutu adalah kebijakan resmi organisasi atau perusahaan dari manajemen perusahaan yang berisi maksud dan tujuan organisasi yang berkaitan dengan masalah mutu. Pada klausul perencanaan ohsas 18001 terdiri dari beberap a klausul meliputi. Ada bukti bahwa individu atau organisasi yang ditunjuk tersebut telah melaksanakan kegiatan yang diatur di a sampai dengan g di maksud dan tujuan. Merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan dan sasaran penerapan k3 3. Kebijakan manajemen risiko eksekutif organisasi harus dapat mendefinisikan dan membuktikan kebenaran dari kebijakan manajemen risikonya, termasuk tujuannya untuk apa, dan komitmennya.

Buku pedoman pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Benny soegianto, mph 28 maret 2007 latar belakang 1. Keberadaan kebijakan mutu ini merupakan pengembangan dari kebijakan akademik universitas syiah kuala tahun 2008 dan disesuaikan dengan permenristekdik no. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja terdiri dari beberapa subsistem, yaitu penetapan kebijakan, subsistem perencanaan k3, subsistem. Latar belakang upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya dilakukan melalui. K3, komitmen dan kebijakan k3, perencanaan k3 serta mengetahui pencapaian yang telah dicapai oleh perusahaan dalam audit smk3.

Dengan kebijakan ini spm bidang kesehatan mengalami perubahanyang. Pengguna dan penyedia jasa wajib memenuhi standar k3 dan keberlanjutan, meliputi standar. Smk3 adalah sistem manajemen yang terintergrasi untuk menjalankan dan mengembangkan kebijakan k3 yang telah ditetapkan perusahaan serta menanggulangi resiko bahaya yang mungkin terjadi di perusahaan. Pengertian standar operasional prosedur nuer kariisma. Visi, misi, kebijakan, strategi, program k3 nasional ini dimaksudkan untuk lebih mendorong dunia usaha dan dunia kerja indonesia selalu didasari budaya k3 sesuai peraturan perundangan dan standar nasional dan internasional.

992 727 1487 1265 731 599 1002 444 255 1351 655 688 109 430 1122 543 1097 809 1283 1377 1127 1466 1390 1290 188 549 331 457 23 1238 1112 604 1226 487